TANTANGAN DAN PELUANG PEMANFAATAN SIM DI BIDANG KEUANGAN INDONESIA UNTUK MELAWAN KORUPSI

MAKALAH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

 TANTANGAN DAN PELUANG PEMANFAATAN SIM

DI BIDANG KEUANGAN INDONESIA

UNTUK MELAWAN KORUPSI

Disusun Oleh     :

ABDUL WAHID LATIF

NIM : 0089 01 30 2010

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

PROGRAM PASCA SARJANA

2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional (pelaksana teknis) maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakannya dalam proses pengambilan keputusan. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara

Para manajer di berbagai organisasi juga diharapkan dapat dengan lebih mudah untuk menganalisis kinerjanya secara konstan dan konsisten dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia. Dalam modul sistem informasi manajemen ini, topik-topik yang dibahas antara lain berkenaan dengan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dikaitkan dengan pentingnya atau bantuannya dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Selain itu dibahas pula mengenai perkembangan dari sistem informasi manajemen, tahap-tahap pengembangan sistem, dan peran penting dari sistem pendukung untuk pengambilan keputusan. Pada bagian akhir modul ini juga akan dibahas mengenai bagaimana sistem pengamanan dan pengendalian dalam pemanfaatan teknologi informasi di dalam sistem informasi manajemen.

Sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Para pemakai biasanya tergabung dalam suatu entitas organisasi formal, seperti Departemen atau Lembaga suatu Instansi Pemerintahan yang dapat dijabarkan menjadi Direktorat, Bidang, Bagian sampai pada unit terkecil dibawahnya. Informasi menjelaskan mengenai organisasi atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang tentang organisasi tersebut. Sistem informasi memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi.

Informasi sendiri mengandung suatu arti yaitu data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data sendiri merupakan faktafakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus diolah lebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Informasi harus dikelola dengan baik dan memadai agar memberikan manfaat yang maksimal. Penerapan sistem informasi di dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk memberikan dukungan informasi yang dibutuhkan, khususnya oleh para pengguna informasi dari berbagai tingkatan manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh para pengguna dari berbagai tingkatan manajemen ini biasa disebut sebagai Sistem Informasi Manajemen.

Sistem informasi mengandung tiga aktivitas dasar di dalamnya, yaitu:

1.      Aktivitas masukan (input),

2.      Pemrosesan (processing),

3.      Keluaran (output).

Tiga aktivitas dasar ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk pengambilan keputusan, pengendalian operasi, analisis permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa baru. Masukan berperan di dalam pengumpulan bahan mentah (raw data), baik yang diperoleh dari dalam maupun dari lingkungan sekitar organisasi. Pemrosesan berperan untuk mengkonversi bahan mentah menjadi bentuk yang lebih memiliki arti. Sedangkan, keluaran dimaksudkan untuk mentransfer informasi yang diproses kepada pihak-pihak atau aktivitasaktivitas yang akan menggunakan. Sistem informasi juga membutuhkan umpan balik (feedback), yaitu untuk dasar evaluasi dan perbaikan di tahap input berikutnya.

Dewasa ini, sistem informasi yang digunakan lebih berfokus pada system informasi berbasis komputer (computer-based information system). Harapan yang ingin diperoleh di sini adalah bahwa dengan penggunaan teknologi informasi atau sistem informasi berbasis komputer, informasi yang dihasilkan dapat lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan efisien. Meskipun sistem informasi berbasis komputer menggunakan teknologi komputer untuk memproses data menjadi informasi yang memiliki arti.

Ada perbedaan yang cukup tajam antara komputer dan program computer di satu sisi dengan sistem informasi di sisi lainnya. Komputer dan perangkat lunak komputer yang tersedia merupakan fondasi teknis, alat, dan material dari sistem informasi modern. Komputer dapat dipakai sebagai alat untuk menyimpan dan memproses informasi. Program komputer atau perangkat lunak komputer merupakan seperangkat instruksi operasi yang mengarahkan dan mengendalikan pemrosesan informasi.

BAB II

PEMBAHASAN

Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (Sim)

Sesungguhnya, konsep sistem informasi telah ada sebelum munculnya komputer. Sebelum pertengahan abad ke-20, pada masa itu masih digunakan kartu punch, pemakaian komputer terbatas pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Namun demikian para pengguna - khususnya dilingkungan perusahaan-masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Aplikasi akuntansi yang berbasis komputer tersebut diberi nama pengolahan data elektronik (PDE).

Dalam tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan prosesor baru yang menggunakan silicon chip circuitry dengan kemampuan pemrosesan yang lebih baik. Untuk mempromosikan generasi komputer tersebut, para produsen memperkenalkan konsep system informasi manajemen dengan tujuan utama yaitu aplikasi computer adalah untuk menghasilkan informasi bagi manajemen. Ketika itu mulai terlihat jelas bahwa komputer mampu mengisi kesenjangan akan alat bantu yang mampu menyediakan informasi manajemen.

Konsep SIM ini dengan sangat cepat diterima oleh beberapa perusahaan dan institusi pemerintah dengan skala besar seperti Departemen Keuangan khususnya untuk menangani pengelolaan anggaran, pembiayaan dan penerimaan negara. Namun demikian, para pengguna yang mencoba SIM pada tahap awal menyadari bahwa penghalang terbesar justru datang dari para lapisan manajemen tingkat menengah ke atas

Indonesia termasuk salah satu dari Negara yang tertinggal jauh dari bagian dunia lain dalam penggunaan komputer. Ini dapat terlihat dari cara komunikasi penggunaan surat elektronik (e-mail) mempengaruhi komunikasi pada instansi pemerintah. Secara historis posisi para pimpinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh senioritas dan gender. Pimpinan pada suatu instansi salah satu unsur penentunya adalah usia yang lebih tua (meski sekarang sudah banyak berkurang), para laki-laki dan wanita yang lebih mudalah yang harus menjadi bawahan dan melaksanakan perintah mereka. Namun ketika instansinya mulai menggunakan komputer sebagai alat bantu, para pegawai yang lebih muda yang mampu memanfaatkan teknologi tersebut. Yang mengalami pukulan dramatis dari sisi beban psikologis adalah pegawai-pegawai yang sepanjang karir mereka bukan saja tidak pernah menggunakan computer tetapi juga tidak pernah menggunakan mesin ketik manual. Sebagian besar komunikasi selama ini mereka lakukan dengan catatan/memo, faks, konsep surat yang disiapkan oleh pegawai rendah. Dulu dengan mudah bagi pimpinan yang lebih tua memerintahkan “bawa surat ini ke pak Kepala”. Tetapi ini tidak dapat diterapkan bila pak Kepala menghendaki tanggapan pribadi melalui e-mail. Para pimpinan tingkat menengah – atas hampir tidak bisa mendelegasikan tugas ini ke pegawai yang lebih rendah.

Dalam usaha untuk mempercepat pengetahuan penggunaan komputer bagi pimpinan tingkat menengah – atas, banyak diadakan kursus kilat, para pengajarnya seringkali adalah wanita muda cantik dan mereka merupakan kontras yang nyata dengan wanita masa lalu, yang seringkali hanya berperan sebagai pegawai rendah penyedia teh. Kursus itu dirasa sangat berat, meskipun mungkin berlangsung tidak lebih dari 3 hari. Bahkan mungkin karena dirasakan begitu

sangat menyiksanya para pimpinan tingkat atas ini menyebutnya sebagai Diklat Keahlian dari Neraka................................................!

Perkembangan konsep ini masih belum mulus dan banyak organisasi mengalami kegagalan dalam aplikasinya karena adanya beberapa hambatan, misalnya:

Ø  Kekurangpahaman para pemakai tentang komputer,

Ø  Kekurangpahaman para spesialis bidang informasi tentang bisnis dan peran manajemen,

Ø  Relatif mahalnya harga perangkat komputer, serta

Ø  Terlalu berambisinya para pengguna yang terlalu yakin dapat membangun sistem informasi secara lengkap sehingga dapat mendukung semua lapisan manajer.

Perkembangan yang lain adalah munculnya aplikasi lain, yaitu Otomatisasi Kantor (office automation - OA), yang memberikan fasilitas untuk meningkatkan komunikasi dan produktivitas para manajer dan staf kantor melalui penggunaan peralatan elektronik. Belakangan timbul konsep baru yang dikenal dengan nama Artificial Intelligence (AI), sebuah konsep dengan ide bahwa komputer bisa diprogram untuk melakukan proses lojik menyerupai otak manusia.

Suatu jenis dari AI yang banyak mendapat perhatian adalah Expert Systems (ES), yaitu suatu aplikasi yang mempunyai fungsi sebagai spesialis dalam area tertentu. Semua konsep di atas, baik PDE, SM, OA, DSS, EIS, maupun AI merupakan aplikasi pemrosesan informasi dengan menggunakan komputer dan bertujuan menyediakan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

A.    Pengguna Sistem Informasi Manajemen

Sebagai pengguna sistem informasi manajemen, tingkatan manajemen ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan yaitu:

1)      Manajer tingkat perencanaan stratejik (strategic planning);

Merupakan manajer tingkat atas, seperti para jajaran Menteri, para eselon I, di mana keputusan-keputusan yang dibuatnya berkenaan dengan perencanaan stratejik yang meliputi proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi organisasi.

2)      Manajer tingkat pengendalian manajemen (management control);

yang dikenal juga dengan istilah manajer tingkat menengah, mempunyai tanggung jawab untuk menjabarkan rencana stratejik yang sudah ditetapkan ke dalam pelaksanaannya dan meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Termasuk dalam kelompok ini misalnya adalah Pejabat Eselon II, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Dinas, dan Eselon III, Kepala Bagian/Bidang.

3)      Manajer tingkat pengendalian operasi (operational control)

Merupakan manajer tingkat bawah misalnya eselon IV dan V, bertanggung jawab melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan oleh manajer tingkat menengah, yang terwujud dalam operasi/kegiatan organisasi.

B.     Peran Baru Sistem Informasi Manajemen

Manajemen tidak dapat mengabaikan sistem informasi karena system informasi memainkan peran yang kritikal di dalam organisasi. Sistem informasi ini sangat mempengaruhi secara langsung bagaimana manajemen mengambil keputusan, membuat rencana, dan mengelola para pegawainya, serta meningkatkan sasaran kinerja yang hendak dicapai, yaitu bagaimana menetapkan ukuran atau bobot setiap tujuan/kegiatan, menetapkan standar pelayanan minimum, dan bagaimana menetapkan standar dan prosedur pelayanan baku kepada masyarakat. Oleh karenanya, tanggung jawab terhadap sistem informasi tidak dapat didelegasikan begitu saja kepada sembarang pengambil keputusan. Semakin meningkat saling ketergantungan antara rencana strategis instansi, peraturan dan prosedur di satu sisi dengan sistem informasi (software, hardware, database, dan telekomunikasi) di sisi yang lainnya. Perubahan di satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Hubungan ini menjadi sangat kritikal manakala manajemen ingin membuat rencana ke depan. Aktivitas apa yang akan dilakukan lima tahun ke depan biasanya juga sangat tergantung kepada sistem apa yang tersedia untuk dapat melaksanakannya. Sebagai contoh, peningkatan produktivitas kerja para pegawai sangat tergantung pada jenis dan

kualitas dari sistem informasi organisasi. Perubahan lain dalam hubungan sistem informasi dengan organisasi adalah semakin meningkatnya cakupan dan ruang lingkup dari system informasi dan aplikasinya. Pengembangan dan pengelolaan sistem dewasa ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak di dalam organisasi, jika dibandingkan peran dan keterlibatanya pada periode-periode yang lalu.

Upaya reformasi birokrasi pemerintahan agar mencapai pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan sebagai manifestasi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tata kelola sistem pemerintahan yang baik (good governance). World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara United Nation Development Program ( UNDP ) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Mardiasmo dalam bukunya akunting sektor publik mendefinisikan pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. ( Mardiasmo, Tahun : 2002, hal : 17 )

Untuk mencapai cita-cita tersebut maka birokrasi harus menggunakan cara-cara yang lebih maju dengan menggunakan sebuah sistem informasi yang handal dan tangguh untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka birokrasi harus membangun sebuah sistem informasi pada berbagai fungsi pelayanannya. Keberadaan sistem informasi mendukung kinenja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemenintah dan dunia usaha, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Perkembangan teknologi informasi sangat cepat dan mempengaruhi pola budaya masyarakat pada berbagai bidang kehidupan. Pendidikan, riset dan ilmu pengetahuan, hukum, militer, pemerintahan dan administrasi pemerintahan, seni dan entertainment, keuangan dan perbankan, bursa saham, komunikasi dan penyiaran, dan sebagainya tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi ini.

Dalam bidang keuangan pemerintahan daerah, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah daerah saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efesien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (hardware dan software) untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu.

Pengembangan sistem informasi menjadi kunci bagi terwujudnya berbagai tuntutan perbaikan birokrasi seperti yang dicanangkan Word Bank, UNDP atau prinsip-prinsip yang dikemukakan David Osbome dan Ted Gaebler pada buku mereka yang berjudul reinventing government tersebut. Dalam masa mendatang Pemerintah Daerah ditantang untuk dapat mengembangkan aplikasi yang didukung oleh teknolog informasi secara mandiri dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sumber daya insani yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Pengembangan aplikasi TI tidak dapat hanya sekali buat selesai dan semua masalah dapat di atasi, tetapi harus didasari oleh semangat untuk melakukan pengembangan dan perbaikan terus menerus (going concern to good services) sesuai dengan kebutuhan sistem informasi yang berubah-ubah dengan melakukan pengembangan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi terkini (developing life cycle) untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik sebagai manifestasi tanggungjawab moral untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat luas.

Seperti kita ketahui dalam fenomena pengembangan sistem informasi sulit sekali untuk mendapatkan sebuah sistem informasi yang ideal dalam sekali pengembangan saja tanpa melakukan proses developing life cycle. Apalagi jika pengembangan sistem informasi semata hanya memalui pendekatan proyek semata yang terbukti banyak menyebabkan kegagalan.

Pada hakekatnya pengembangan sebuah sistem informasi adalah untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan terus-menerus sebuah organisasi agar dapat menjalankan fungsinya, bukan hanya sekedar mengadakan barang bukti berupa software sistem informasi saja. Kalimat kuncinya adalah menjawab dan memenuhi kebutuhan terus-menerus.

Kita dapat menilai sebuah sistem informasi yang kita bangun apakah sesuai, handal dan akurat baru dapat kita ketahui setelah masa pemakaian dalam satu periode pemakaian. Seperti sistem informasi yang mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah yang berpriode satu tahun anggaran, maka setelah satu tahun anggaran itulah maka sistem informasi yang kita miliki itu sudah dapat berjalan baik atau belum. Bahkan setelah kita lakukan perbaikan dan dijalankan dalam satu periode tahun anggaran ternyata kita juga belum merasa mendapatkan sebuah sistem informasi yang ideal.

Memang betul bahwa proses pemeliharaan, riset dan pengembangan sistem aplikasi tidak murah. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan kemampuan SDM yang menangani teknologi informasi, seperti ketersediaan buku-buku komputer, buku-buku peraturan perundangan pengelolaan keuangan dan akuntansi publik. Mengikut sertakan staf Ti dalami pelatihan, bimtek dan sebagainya. 

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sistem aplikasi yang dibangun hanya sekedar proyek dan sekali buat tanpa melalui proses pemeliharaan yang serius bakal akan sia-sia, karena sistem tersebut akan tertimpa oleh perkembangan lingkungan operasi seperti yang penulis contohkan di atas. Untuk itulah maka aplikasi TI untuk maksud apapun dalam membantu proses pelayanan publik oleh Pemda harus dilakukan pengembangan terus-menerus secara mandiri selama masa penggunaannya. Inilah yang menjadi tantangan dalam pengembangan aplikasi diberbagai daerah di Indoneisa.

Strategi Imbalan Anti Korupsi.

 I.         Rumuskan ulang sistem imbalan pegawai.

a.       Hapus imbalan yang tak masuk akal kecilnya untuk manusia normal, yang memberi ”pengertian atau maaf” bagi suburnya perilaku KKN.

b.      Naikkan imbalan yang mampu mengurangi kebutuhan akan berkorupsi.

c.       Bangun sistem imbalan kinerja pembongkaran korupsi.

d.      Bangun sistem imbalan berbasis kinerja.

e.       Bangun kriteria kinerja atas pembangunan ”Sistem Bebas Korupsi (Corruption Proof System Design)” yang mampu mencegah timbulnya korupsi.

f.       Kembangkan imbalan dan sanksi non finansial.

g.      Meningkatkan rasa sakit pemecatan dengan pengumunan nama, publikasi kisah pelanggaran dan pelaku.

h.      Secara seimbang memberi penghargaan atas kinerja pencapaian target dan imbalan pencapaian target secara efisien dan tidak korup.

i.        Sistem promosi atau demosi berdasar kinerja bersih KKN tersebut pada butir f.

II.         Bangun sistem sanksi dan hukuman bagi koruptor

a.       Bangun sistem sanksi dan hukuman yang menakutkan, yang mampu menekan keinginan berkorupsi.

b.      Bangun sistem wewenang untuk menerapkan sanksi langsung tanpa melalui prosedur panjang.

c.       Angkat pejabat yang kompeten dalam melaksanakan wewenang tersebut (cerdas, akhli, berani, bersih, tegas, berpihak pada program anti korupsi).

d.      Bangun sistem hukuman formal dan nonformal secara seimbang. Hukuman nonformal misalnya mutasi jabatan, publisitas, hilangnya reputasi.

e.       Lakukan hukuman dan sanksi tanpa ditunda.